Palembang, wartasumselbabel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan mengedepankan pendekatan dialogis melalui kegiatan sarasehan bersama perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Bina Praja, Jumat (1/5/2026), tersebut mengusung tema “Kolaborasi dalam Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengapresiasi langkah organisasi pekerja yang memilih menyampaikan aspirasi melalui forum dialog secara tertib dan konstruktif.
“Saya mengapresiasi teman-teman organisasi pekerja yang menyampaikan aspirasi dengan baik melalui dialog di tempat yang telah disediakan tanpa mengurangi esensi perjuangan para buruh,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, budaya dialog perlu terus dikedepankan agar berbagai aspirasi pekerja dapat tersampaikan secara efektif dan memperoleh solusi yang tepat tanpa harus mengganggu stabilitas daerah.
Herman Deru menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel siap menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan 11 organisasi pekerja yang hadir dalam sarasehan tersebut, sepanjang tetap menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Ini merupakan sebuah ekosistem yang saling berkaitan. Buruh, industri, dan pengusaha tidak dapat dipisahkan. Yang harus kita jaga bersama adalah bagaimana perusahaan tetap bertahan dan berkembang, sementara para pekerja juga memperoleh kesejahteraan yang layak,” jelasnya.
Terkait aspirasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi di tingkat nasional, Herman Deru mengatakan pihaknya siap meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah pusat bersama DPRD Sumsel.
“Jika menyangkut revisi undang-undang, tentu akan kami sampaikan kepada Presiden dan DPR RI. Sedangkan untuk kebijakan yang menjadi kewenangan daerah, akan kami respons dan tindak lanjuti sebaik mungkin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman Deru menuturkan bahwa Pemprov Sumsel terus berupaya meningkatkan serapan tenaga kerja lokal melalui berbagai program strategis, termasuk pelatihan keterampilan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemberian kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke dunia kerja.
Melalui momentum Hari Buruh Internasional 2026, ia berharap hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha dapat terus terjaga guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KSPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, menyampaikan sejumlah aspirasi pekerja kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah meminta pemerintah pusat segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih berkeadilan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami berharap ada dukungan dari Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel untuk meneruskan aspirasi ini kepada Presiden. Kami merindukan hadirnya undang-undang ketenagakerjaan yang mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi para pekerja,” ungkap Cecep.
Selain itu, KSPSI juga meminta pemerintah merealisasikan janji Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang pernah disampaikan pada peringatan May Day tahun sebelumnya.
Di tingkat daerah, organisasi pekerja tersebut mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal, termasuk keterlibatan perwakilan serikat pekerja dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, Musrenbang, hingga penyusunan RPJMD.
“Kami berharap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru benar-benar memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di Sumsel,” katanya.
Sarasehan yang berlangsung hampir dua jam tersebut berjalan aman, tertib, dan penuh suasana dialog yang konstruktif.
Turut hadir mendampingi Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho, perwakilan Kejati Sumsel Rasidi, serta sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi pekerja di Sumatera Selatan. (hst-red)
