KAYUAGUNG Wartasumselbabel.com – Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mencapai 90,62 persen pada hari pertama kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026).
Dari total 3.516 ASN yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Kayuagung dan RSUD Tugu Jaya, sebanyak 2.924 pegawai tercatat hadir. Sementara 593 ASN atau 9,38 persen tidak hadir dengan berbagai keterangan, terdiri dari 14 orang sakit, 9 izin, 98 cuti, dan 267 tanpa keterangan.
Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI, H. Syafarudin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam kedisiplinan ASN.
“Alhamdulillah, kehadiran ASN di hari pertama kerja pasca Idul Fitri mencapai 90,62 persen. Ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan komitmen ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, inspeksi mendadak (sidak) dilakukan untuk memastikan kedisiplinan serta kesiapan pelayanan publik pasca libur panjang.
Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar OPD telah aktif memberikan pelayanan sejak pagi hari.
Meski demikian, pihaknya memberi perhatian khusus terhadap ASN yang tidak hadir tanpa keterangan. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai pelanggaran disiplin dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Pengawasan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta Surat Edaran Bupati OKI terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
“Kami akan melakukan verifikasi terhadap ASN yang tidak hadir tanpa keterangan. Jika terbukti melanggar, akan diberikan sanksi sesuai aturan disiplin ASN,” tegasnya.
Pemkab OKI juga mengapresiasi ASN yang hadir tepat waktu. Tingkat kehadiran yang tinggi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan administrasi pemerintahan.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengawasan dan pembinaan ASN guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang optimal.
(Nly)
