#kopraljono
PALI | wartasumselbabel.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi jalannya pemilu serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pemilu di masa depan.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat KPU PALI pada Senin (17/2/2025) dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Prahara Andri Kusuma, S.H, serta sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi, di antaranya Joko Sadewo, S.H., M.H (Perwakilan Organisasi Pers – PWI), Lestrianti, Am.Kep (Bawaslu), Iwan Dedi, S.H (Pemantau Pemilu), dan M. Anasrul Dwi Novriyansah, S.Pd.I (SMSI). Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh insan pers, organisasi masyarakat, serta tokoh pemuda dan perempuan.
Diskusi ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan pandangan serta memberikan masukan terkait berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan persiapan, pemungutan suara, hingga proses penghitungan dan rekapitulasi hasil. Melalui FGD ini, diharapkan dapat ditemukan solusi serta rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pemilu di masa mendatang.
Ketua KPU PALI, Sunaryo, S.E, menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu.
“Evaluasi ini bukan sekadar mengidentifikasi kendala yang dihadapi, tetapi juga sebagai acuan dalam merancang perbaikan untuk pemilu yang lebih demokratis dan berkualitas di masa mendatang. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pandangan dan masukan demi mewujudkan pemilu yang lebih baik,” ujar Sunaryo.
Dalam diskusi, beberapa isu utama yang mengemuka meliputi tingkat partisipasi pemilih, efektivitas sosialisasi pemilu, distribusi logistik, serta transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Para peserta juga menggarisbawahi perlunya peningkatan edukasi politik kepada masyarakat guna mendorong partisipasi yang lebih aktif dan cerdas dalam pemilu.
Joko Sadewo, Ketua PWI PALI, yang turut menjadi narasumber dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa peran pewarta sangatlah efektif dalam menyebarkan informasi serta mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat.
“Ke depan, penyampaian informasi tidak hanya bergantung pada media sosial, tetapi juga harus diperkuat melalui media cetak. Hal ini penting mengingat di Kabupaten PALI masih terdapat banyak wilayah yang mengalami blank spot, sehingga akses informasi digital menjadi terbatas. Dengan demikian, kombinasi berbagai media diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan informasi yang jelas, merata, dan dapat dipercaya mengenai pemilu,” ujar Joko Sadewo.
Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, KPU PALI akan menyusun laporan evaluasi yang mencakup berbagai temuan dan rekomendasi. Laporan ini nantinya akan menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah maupun nasional dalam melakukan perbaikan sistem dan prosedur pemilu.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu mendatang dapat semakin baik, berintegritas, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.[red]
