KAYUAGUNG, Wartasumselbabel.com – Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan ruang anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap terjaga. Optimalisasi APBD dinilai harus dibarengi strategi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif.
Kepala Bappeda Sumatera Selatan, Dody Eka Prasetyo, mengatakan kepala daerah memiliki kewenangan konstitusional dalam pengelolaan keuangan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memahami siklus perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Perencanaan yang matang menentukan apa yang dianggarkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2027 di Kayuagung, Kamis (26/2).
Menurut Dody, setidaknya terdapat sembilan sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), pemanfaatan aset daerah, pinjaman melalui obligasi dan sukuk, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dukungan anggaran kementerian dan lembaga.
Ia mengakui bahwa transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Namun, sebagian dana tersebut kembali ke daerah dalam bentuk program strategis nasional.
Selain memperluas sumber pembiayaan, OPD juga diminta mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program yang terukur. Percepatan realisasi belanja, inovasi pengelolaan PAD tanpa membebani masyarakat, pemanfaatan program nasional, serta kemudahan investasi bagi sektor swasta disebut sebagai langkah penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muchendi Mahzareki, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda OKI, Muhammad Lubis, menegaskan bahwa RKPD 2027 memiliki posisi strategis dalam periode RPJMD 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS hingga APBD 2027.
“Perencanaan yang matang menjadi fondasi arah pembangunan dan keberhasilannya,” kata Lubis membacakan sambutan bupati.
Pemerintah Kabupaten OKI mencatat capaian tahun pertama RPJMD menunjukkan tren positif, antara lain pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Kendati demikian, tantangan fiskal ke depan dinilai tetap menuntut kehati-hatian sekaligus inovasi dalam pengelolaan pembiayaan daerah.
(Nelly)
